Indometro News

Akurat Faktual Realistis

Netty : Nakes Merupakan Wilayah Sakral yang Terlarang Disentuh Dalam Konflik Apapun

Bagikan Dong!
Jakarta, Indometro.club – “Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka¬† berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan,” tegas Netty Prasetiyani Aher melalui rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (19/9/2021). Anggota Komisi IX DPR RI itu mempertanyakan langkah pemerintah menindaklanjuti kasus  penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu Menurut Netty, jaminan keamanan  dan perlindungan  terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah. “Perlindungan dan  jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk  WNI di dalam negeri,  tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara,” ungkapnya. Apalagi, sambung Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes-lah yang menjadi garda terdepan. “Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apa pun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan,” lanjut Netty. Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman,” tegas Legislator Fraksi PKS itu. Jadi, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya. “Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi,” tandasnya.

redaksi (135)

BACA JUGA :   Wapres : Ragam Produk Investasi Syariah di Indonesia Telah Dilandasi Fatwa MUI