Puan Maharani : Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Masyarakat Secara Maksimal

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan soal keamanan data pribadi masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP, dimana melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disetujui pada Rapar Paripurna DPR RI, saat ini fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Pengintegrasian NIK dengan NPWP merupakan terobosan untuk mempercepat digitalisasi di Indonesia. Tapi hal tersebut harus diikuti dengan pengamanan data milik masyarakat secara maksimal,” kata Puan di Jakarta, Selasa (12/10/2021). Ia mengingatkan, kerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas.

Disebutkan politisi PDI-Perjuangan itu , kerahasiaan data pribadi merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara. “Saya kira perlu ada pengamanan berlapis dari sisi teknologi pengamanan data untuk mengurangi risiko bobolnya data pribadi masyarakat melalui informasi pajak hanya dengan menggunakan NIK,” tuturnya.

Lanjut Hal 2

BACA JUGA :   Pemerintah Diharapkan Lebih Optimal Sosialisasikan Bahan Bangunan Beracun ke Masyarakat

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: