Indometro News

Akurat Faktual Realistis

Dinilai Tak Sesuai Norma, Frasa Tanpa Persetujuan Seksual Permendikbudristek Nomor 30 Dipertanyakan

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club – Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dipertanyakan, karena di dalamnya mengandung frasa persetujuan hubungan seksual. Tentu hal tersebut tak sesuai norma hukum di Indonesia. Persetujuan hubungan seksual yang dimaksud Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih adalah frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m. Menurut Fikri dalam siaran pers kepada Parlementaria, Senin (8/11/2021), dalam frasa “tanpa persetujuan korban” terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. “Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka,” katanya. Hal ini bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Pasal 284 KUHP, misalnya, mengancam hukuman penjara bagi yang melakukan perzinahan walau didasari suka sama suka.
BACA JUGA :   DPR Apresiasi Penghapusan PCR Bagi Penumpang Pesawat