Indometro News

Akurat Faktual Realistis

Pemindahan Ibu Kota Negara Diminta Jangan Abaikan Hak Politik Warga di Pemilu 2024

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Dalam pernyataannya, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin meminta agar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur jangan mengabaikan hak politik warga, khususnya dalam kontestasi Pemilu 2024.

Karena, dengan pemindahan massif penduduk ke wilayah baru, otomatis akan mengubah status kependudukan warga, terutama terkait dengan hak suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Jangan sampai suara hak politik itu terabaikan. Ini harus dicermati, apakah nanti seperti DKI Jakarta saat ini, misalnya ada suara untuk DPR tingkat provinsi, DPR RI, suara DPD, dan sebagainya. Tetapi kami berharap hak politik itu jangan sampai terabaikan,” ungkap Hamid di sela-sela kunjungan kerja ke Papua, Minggu (26/12/2021).

Menurutnya, hak suara warga dalam tiap pemilu merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam berdemokrasi secara prosedural yang harus dijamin oleh negara.

Sehingga hak politik tersebut harus tetap terakomodasi oleh negara meskipun terjadi hal seperti pemindahan ibu kota negara.
BACA JUGA :   Generasi Muda Diharap Sejak Dini Dapat Peduli Terhadap Isu Politik Terkait Kebijakan Publik