Indometro News

Akurat Faktual Realistis

Keppres Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia Ditandatangani Presiden

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Keppres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021.

“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” dicetuskan dalam Diktum Kesatu peraturan ini.

Kemudian dalam Diktum Kedua disebutkan, dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan
  3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

“Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya,” ditegaskan Diktum Ketiga peraturan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.
BACA JUGA :   Jokowi Tinjau Pameran IKM Bali Bangkit di Taman Werdhi Budaya Art Centre