Indometro News

Akurat Faktual Realistis

DPR Nilai Kebijakan Keamanan Ada di Menko Polhukam, Bukan Kepolisian

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Arteria Dahlan menilai kebijakan makro tentang persoalan keamanan dalam negeri berada di level Kementerian Koordinator, dalam Kemenko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), bukan kepolisian.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang hanya mengatur urusan teknis, karena luasnya tugas dan fungsi kepolisian.

“Tidak hanya penegakan hukum, urusan Keluarga Berencana (KB), penanggulangan terorisme, bencana alam, covid-19, bencana gempa, dan sebagainya semuanya itu tugas polisi. Kebijakan teknis diurus mereka ya gapapa karena begitu multi-spektrumnya kebijakan mereka,” ungkap Arteria saat menjadi narasumber dalam salah satu kanal diskusi di Youtube, Jumat (7/1/2022).

Oleh karena itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini menilai tidak relevan kalau perlu dibentuk lembaga baru yang mengurus soal keamanan dalam negeri tersebut. Jangan sampai, jelas Arteria, wacana tersebut malah kontraproduktif yang malah memunculkan kegaduhan ketimbang mempersatukan.

“Sekarang ngapain lagi kita buat lembaga baru? Negara ini sudah lengkap semuanya. Setiap ada UU, buat badan baru. Bahkan kita ini hadirkan semua lembaga yang di negara asalnya sudah dibubarkan di sini masih ada, kayak OJK,” cetusnya.
BACA JUGA :   Ahmad Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Satu Kementerian