Indometro News

Akurat Faktual Realistis

Peran UU HKPD Dalam Pelayanan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2021 lalu. Reformasi HKPD diharapkan mampu menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan, Senin (10/01/2022).

“Tujuannya adalah agar APBD dan terutama transfer dana dari pusat itu betul-betul ditujukan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” ujar Menkeu.

Dalam perannya, UU HKPD hadir dalam momentum yang tepat untuk menjadi instrumen yang penting bagi konsolidasi fiskal. Hadirnya UU HKPD akan memainkan peranan yang signifikan dalam upaya pemerintah memperbaiki desain desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akuntabel dan berkinerja.

“Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian sebagai anggota legislatif di daerah memiliki juga visi dan ambisi yang sama dengan pemerintah di pusat sehingga gerak ekonomi kita, mesinnya itu bisa harmonis. Waktu pusat ingin memulihkan ekonomi menggunakan APBN, daerah juga menggunakan APBD-nya untuk pemulihan ekonomi,” tuntas Menkeu. (*)
BACA JUGA :   Sri Mulyani Tegaskan Laptop dan Ponsel Fasilitas Kantor Tidak Kena Pajak