Komisi IX Desak BP2MI Revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk segera melakukan revisi Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatangan dan Verifikasi Perjanjian Kerja PMI.

“Kami (Komisi IX) mendesak BP2MI untuk memberikan kemudahan dan penyelesaian perpanjang kontrak kerja PMI di negara penempatan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu saat membacakan salah saTu kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Lebih jauh, Melki juga mendesak BP2MI melakukan terobosan dan langkah strategis terhadap upaya pemulangan PMI yang di deportasi dari Malaysia. “Mempercepat membaharukan MoU dengan Malaysia dalam rangka penguatan perlindungan PMI,” ujar politisi Partai Golkar itu.

“Serta melakukan koordinasi dengan Kemenaker dalam rangka penyelesaian MoU pada negara yang belum ada, sudah habis masa berlakunya dan belum melakukan perpanjangan serta penyesuaian MoU sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI,” sambungnya.

Tak hanya itu, Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi penjelasan dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan realiasi anggaran yang mencapai 98 persen dengan nominal sebesar Rp321.785.857.000 dari Pagu Anggaran Sebesar Rp316.986.895.000.

Maka pada TA 2022, Komisi IX akan memperjuangkan Anggaran BP2MI Tahun 2022 sebesar Rp320. 845.477.000 dan Usulan Kebutuhan Anggaran TA 2022 melalui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp241.035.804.000 sehingga total Anggaran BP2MI TA 2022 menjadi Rp561.881.281.000. (*)

BACA JUGA :   DIM Substansial RUU IKN Perlu Dibahas Kembali oleh Panja IKN

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: