Melalui Pusbinter, Setkab Gelar Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2022

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Melalui Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter), Sekretariat Kabinet (Setkab)
menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) Tahun 2022. Diklat yang berlangsung secara daring ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 15 hingga 25 Februari 2022.

“Setiap penerjemah wajib mengikuti diklat fungsional yang akan diikuti oleh berbagai diklat teknis sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk meningkatkan kompetensi penerjemah sesuai dengan butir-butir kegiatan yang tercantum di Permenpan RB tentang jabatan fungsional penerjemah,” ungkap Deputi Bidang Administrasi (Depmin) Setkab, Farid Utomo dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Kepala Pusbinter Sri Wahyu Utami, saat membuka Diklat, Selasa (15/2/2022) secara daring.

Dalam hal ini, Setkab selaku instansi pembina JFP mengadakan diklat ini bagi para penerjemah yang baru menduduki jabatan sebagai penerjemah, baik melalui pengangkatan pertama kali, penyetaraan, maupun inpassing.

“Saat ini peningkatan kompetensi bagi para pejabat fungsional dititikberatkan pada diklat teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh penerjemah dalam tugas dan fungsi instansi masing-masing,” kata Farid.

Lebih rinci Farid menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, pelatihan fungsional merupakan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

“Diklat fungsional merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi penerjemah agar dapat menghasilkan karya terjemahan yang tepat, akurat, dan berterima dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah untuk mempromosikan potensi bangsa Indonesia serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra asing dan mendiseminasikan berbagai peraturan yang penting untuk diketahui oleh investor dari luar negeri,” terangnya.

BACA JUGA :   Selaku Instansi Pembina , Setkab Melalui Pusbinter Optimalkan Pembinaan PFP

Maka dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, Farid menegaskan bahwa harus ada diklat yang disesuaikan dengan uraian tugas pada penerjemah yang meliputi tugas penerjemahan lisan, penerjemahan tulis, penyusunan naskah bahan penerjemahan, dan pengalihaksaraan teks naskah atau arsip kuno dan prasasti serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Penerjemahan tidak hanya sebatas mengalihbahasakan bahasa sumber ke bahasa sastra dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa dibekali ilmu penerjemahan,” tuturnya. (*)

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: