KPK Minta APH di Kaltim Percepat Penanganan Perkara Korupsi

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur untuk mengefektifkan penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa semakin cepat ditangani.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BPK, dan Kepala BPKP beserta para jajarannya di wilayah Kalimantan Timur, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

“Mengatasi lambatnya proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP, Penyidik seharusnya bisa melakukan penghitungan itu sendiri, berdasarkan Putusan MK,” ungkap Alexander.

Selanjutnya, dia menerangkan, ada tidaknya kerugian keuangan negara merupakan hal yang harus dibuktikan dalam penanganan perkara korupsi yang didakwa menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Akan tetapi, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK atau BPKP bukan pada ranah korupsi, melainkan perbendaharaan negara. Sebab, hasil penghitungannya belum menunjukan siapa yang membayar kerugian atau sifatnya belum konkret dan individual.

Sehingga pada akhirnya, Alex menjelaskan, yang menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dari korupsi adalah hakim, bukan dari BPK maupun BPKP.

“Yang kami harapkan dari pemeriksaan kerugian keuangan negara adalah tidak harus dari auditor negara, supaya penanganan perkara korupsi cepat, tidak lewat dari satu tahun,” cetus Alex.

Oleh karena itu, Alex menekankan perlunya kompetensi penyidik dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sehingga perkara dapat berjalan lancar, tanpa harus mengandalkan audit investigative dari BPK atau BPKP.

Sementara, dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring KPK, Alex juga meminta aparat penegak hukum beserta inspektorat daerah untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi di daerahnya masing-masing.

BACA JUGA :   Sergai Gelar Gempur Vaksinasi di Beberapa Wilayah

“Pencegahan korupsi sejak dini lebih efektif menyelamatkan kerugian keuangan negara, dibanding setelah terjadinya korupsi,” kata Alex.

Atas hal itu, Alex meminta agar APH berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi. Khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa yang rentan terjadi korupsi.

Kemudian, dalam pelaksanaan fungsi supervisi, Alex menjelaskan bahwa KPK dapat mengambil alih penanganan perkara korupsi. Hal ini dapat dilakukan sekalipun tanpa persetujuan dari penegak hukum yang menangani perkara itu sebelumnya.

Saat dalam rangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK melakukan supervisi terhadap 2 perkara. Yaitu perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun anggaran 2014 – 2015 yang ditangani Polda Kaltim. Kemudian, perkara korupsi pengadaan lahan tempat pemakaman umum Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 yang ditangani Polresta Balikpapan.  (*)

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: