Fadli Zon : Pentingnya Peran Indonesia dalam Penyelesaian Kasus di Myanmar

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya peran Indonesia dalam kemajuan penyelesaian kasus di Myanmar, apalagi mengingat tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Ia juga menyampaikan untuk semua pihak yang terlibat untuk segera duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar sehingga terjadi kestabilan di Myanmar.

“Kita menerima Head of Mission, Kedutaan Inggris untuk Myanmar yang kebetulan datang ke Jakarta. Mereka melihat bahwa DPR RI, dalam hal ini BKSAP sangat concern dengan isu Myanmar. Dan termasuk yang cukup aktif dalam melakukan engagement dalam persoalan Myanmar sejak isu tentang Pengungsi Rohingya yang sekarang jumlahnya sudah satu juta lebih,” sebut Fadli Zon saat menerima Head of Mission, British Embassy Yangon Pete Vowles, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejak kudeta militer tahun lalu terjadi di Myanmar, Indonesia merupakan negara paling awal menyatakan kecaman dan mengutuk kudeta tersebut. Dan menganggap hal ini merupakan satu langkah mundur dari demokrasi. Fadli menambahkan, pihaknya juga melakukan engagement dan diskusi dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

“Jadi mereka sekarang mempunyai parlemen di pengasingan, dan juga ada pemerintahan yang juga berada di pengasingan. Kita sangat mendukung bahwa semua pihak yang terlibat di sini baik itu militer, junta militer, CRPH, NUG, dan juga pihak dari Aung San Suu Kyi bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar, sehingga terjadi kestabilan di sana. Dan tidak merugikan juga negara-negara di kawasan ASEAN,” tegas Fadli.

Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan, BKSAP juga membahas mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil setelah satu tahun lalu delegasi ASEAN dan Pimpinan Junta Militer Myanmar datang ke konferensi di Jakarta dan melahirkan 5 poin konsensus.

BACA JUGA :   Tetapkan PPKM Nataru Sesuai Kondisi Daerah, Ketua DPR RI Apresiasi Keputusan Pemerintah

“Dari 5 poin konsensus itu kita belum lihat sekarang ini langkah-langkah nyata dari junta militer sendiri, kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam 5 poin konsensus tersebut. Sehingga kita melihat presidensi atau keketuaan Indonesia di ASEAN nanti itu menjadi sangat lebih penting lagi, untuk mengangkat isu ini mengirim special envoy, sehingga ada kemajuan di dalam penyelesaian kasus di Myamar,” pungkasnya. (*)

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: