Ini Cara Cek Status NIK sebagai NPWP Sudah Valid atau Belum

Bagikan Dong!

Jakarta, Indometro.club –

Wajib pajak orang pribadi bisa mengecek apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sudah tervalidasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui laman DJP Online. Caranya, wajib pajak bisa mencoba login pada DJP Online langsung dengan NIK atau nomor KTP.

Melansir DDTCNews, jika berhasil login, artinya NIK sudah tervalidasi sebagai NPWP. Jika belum maka NIK belum tervalidasi dan perlu dilakukan login ulang menggunakan NPWP. Setelah login, wajib pajak bisa melakukan validasi pada menu profil.

“Namun, wajib pajak orang pribadi masih bisa menggunakan NPWP 15 digit [format lama] sampai dengan 31 Desember 2023,” cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak di Twitter, Jumat (22/7/2022).

Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi tidak perlu risau dengan status NIK-nya yang belum valid sebagai NPWP. Penerapan NIK sebagai NPWP orang pribadi baru sepenuhnya dimulai pada 1 Januari 2024. Artinya, hingga periode tersebut wajib pajak orang pribadi masih bisa menggunakan NPWP format lama untuk mengakses layanan perpajakan.

Untuk diketahui, NIK sudah berlaku sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi per 14 Juli 2022. Namun, belum semua NIK sudah tervalidasi. Otoritas mengaku perlu waktu untuk memvalidasi seluruh NIK sebagai NPWP orang pribadi.

Adapun NIK yang berstatus ‘belum valid’, DJP menyampaikan, akan dilakukan permintaan klarifikasi oleh DJP melalui DJP Online, email, kring_pajak, dan/atau saluran lain. Wajib pajak juga bisa melakukan perubahan data/profil langsung di laman DJP Online jika memang ada kolom informasi yang belum terisi.

Sementara merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2022, klarifikasi tidak hanya dilakukan atas data identitas semata, tetapi juga data email dan nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal berdasarkan keadaan yang sebenarnya, KLU, dan unit keluarga.

BACA JUGA :   Perluas Jangkauan SPKLU, PLN dan BNI Berkolaborasi Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

“Penyampaian permintaan klarifikasi oleh Dirjen Pajak … dilakukan melalui laman DJP, alamat pos elektronik wajib pajak, contact center DJP, dan/atau saluran lainnya yang ditentukan Dirjen Pajak,” bunyi Pasal 4 ayat (3) PMK 112/2022.

Oleh karena itu, berdasarkan permintaan klarifikasi, wajib pajak perlu melakukan perubahan data apabila data yang disampaikan dalam permintaan klarifikasi belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DDTCNews

Beri Komentar Dung!

%d blogger menyukai ini: